Pemerintah Beberkan Arah Kebijakan Indonesia Terkait Rencana Pengiriman TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 09:27:54 WIB
Pemerintah Beberkan Arah Kebijakan Indonesia Terkait Rencana Pengiriman TNI ke Gaza

JAKARTA - konflik Gaza kembali menarik perhatian Indonesia dalam konteks diplomasi kemanusiaan. 

Pemerintah menegaskan komitmen untuk berkontribusi pada upaya perdamaian. Pendekatan yang diambil menekankan perlindungan warga sipil dan pemulihan pascakonflik.

Soal Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza, Kemlu: Dukungan Kemanusiaan dan Rekonstruksi menjadi penegasan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Peran Indonesia dirancang tidak bersifat menyerang atau agresif. Fokus utama diarahkan pada misi kemanusiaan dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan rencana keterlibatan Indonesia di Gaza. Pengiriman pasukan TNI dimaksudkan untuk mendukung stabilitas dan perdamaian. Langkah ini dilakukan dengan kehati-hatian dan pertimbangan menyeluruh.

Pendekatan Non-Ofensif Jadi Prinsip Utama

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan karakter misi Indonesia. Ia menegaskan pendekatan Indonesia bersifat non-ofensif. Peran tersebut dirancang tidak menimbulkan eskalasi konflik.

"Yang dapat kami sampaikan, pendekatan Indonesia akan menitikberatkan pada perlindungan warga sipil, dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta peran yang terdefinisi jelas dan bersifat non-ofensif," kata Nabyl. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia di forum internasional. Prinsip kemanusiaan menjadi landasan utama.

Nabyl menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan mendukung perdamaian. Kontribusi tersebut sejalan dengan komitmen jangka panjang Indonesia. Upaya ini dilakukan tanpa menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Proses Pengiriman Masih Tahap Pembahasan

Meski rencana telah disampaikan, proses pengiriman pasukan belum diputuskan. Pemerintah masih membahas berbagai aspek teknis dan strategis. Setiap keputusan akan diambil secara kolektif dan terukur.

"Belum ada keputusan final terkait detail jumlah personel, jadwal penugasan, maupun lokasi penempatan," ungkap dia. Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah. Seluruh proses masih berjalan dinamis.

Kemlu memastikan bahwa setiap kontribusi Indonesia berorientasi pada perdamaian. Dukungan tersebut mengacu pada komitmen bagi Palestina. Prinsip Solusi Dua Negara tetap menjadi rujukan utama.

"Partisipasi pasukan Indonesia juga akan konsisten dengan prinsip-prinsip misi pemeliharaan perdamaian yang telah lama Indonesia pegang," tegas dia. Pernyataan ini menegaskan kesinambungan kebijakan Indonesia. Pengalaman misi perdamaian sebelumnya menjadi modal penting.

Persiapan Internal TNI Mulai Dilakukan

Di sisi lain, TNI Angkatan Darat mulai melakukan persiapan internal. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila penugasan disetujui. Persiapan bersifat administratif dan karakter pasukan.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan kesiapan awal tersebut. TNI AD menyiapkan personel untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proses ini masih berada dalam jalur koordinasi.

Maruli mengatakan bahwa koordinasi terus berjalan. Penugasan belum ditetapkan secara final. Arahan resmi masih ditunggu dari pihak pengoordinasi misi.

"Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu nanti ke Mabes AD, membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan," ujar Maruli. Pernyataan ini menegaskan alur komando. TNI AD bersifat menyiapkan, bukan memutuskan.

Fokus Pasukan Perdamaian dan Unsur Kesehatan

Maruli menegaskan bahwa persiapan dilakukan secara bertahap. Penekanan diberikan pada karakter pasukan perdamaian. Unsur kesehatan juga menjadi bagian penting.

Menurut dia, kesiapan internal dilakukan tanpa menentukan lokasi penugasan. Keputusan lokasi bukan berada di tangan TNI AD. Penentuan akhir menjadi kewenangan Mabes TNI.

"Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja," kata dia. Pernyataan ini menegaskan pembagian peran institusional. TNI AD mengikuti kebijakan pusat.

Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah. Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan stabilitas regional. Setiap langkah dipertimbangkan secara matang.

Terkini