JAKARTA - Kementerian Keuangan menerapkan skema baru untuk mempercepat pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan energi pelat merah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, mulai tahun depan pembayaran akan dilakukan setiap bulan sebesar 70%, menggantikan sistem sebelumnya yang hanya dilakukan setiap tiga hingga enam bulan.
Langkah ini bertujuan agar arus kas Pertamina dan PLN tetap terjaga sehingga kedua perusahaan tidak perlu terlalu banyak meminjam dari perbankan.
Dengan perubahan skema, pembayaran dilakukan dari Januari hingga Juli setiap tahun. Sisanya, sebesar 30%, akan dihitung pada bulan Agustus untuk menutupi kekurangan selama tujuh bulan sebelumnya.
Menurut Purbaya, mekanisme ini akan memberikan kepastian finansial bagi Pertamina dan PLN, sekaligus memastikan pembayaran kompensasi berjalan lebih tepat waktu.
Dampak Langsung terhadap Kas Perusahaan Energi
Purbaya menekankan bahwa skema baru ini secara signifikan membantu menjaga likuiditas kedua perusahaan energi negara. “Paling tidak jangka pendek kasnya terpenuhi di situ, jadi mereka tidak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan,” ujarnya.
Dengan begitu, manajemen keuangan Pertamina dan PLN menjadi lebih efisien, serta risiko pembiayaan eksternal dapat diminimalisir.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga berencana merilis aturan baru mengenai percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Aturan ini diharapkan keluar dalam satu bulan ke depan, sehingga pembayaran tidak lagi tertunda dan lebih tepat waktu dibandingkan sebelumnya.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kinerja perusahaan pelat merah sekaligus menjaga stabilitas energi nasional.
Realisasi Belanja Subsidi dan Kompensasi
Hingga September 2025, Kementerian Keuangan telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp192,2 triliun. Angka ini menempati 49% dari total pagu Kemenkeu sebesar Rp394,3 triliun tahun ini.
Dari total realisasi, sekitar Rp123 triliun disalurkan untuk menambal belanja subsidi Pertamina dan PLN sepanjang Januari hingga September 2025, sementara sisanya Rp69,2 triliun digunakan untuk membayar utang kompensasi tahun sebelumnya.
Realisasi ini menandakan perhatian serius pemerintah dalam mendukung sektor energi strategis. Selain menjaga operasional perusahaan, alokasi tepat waktu juga mencegah gangguan pasokan energi nasional.
Purbaya menegaskan bahwa percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi merupakan bagian dari strategi fiskal untuk menjaga kesinambungan layanan energi di seluruh Indonesia.
Signifikansi Kebijakan Terhadap Perekonomian
Skema pembayaran yang lebih cepat dan berkesinambungan ini juga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan arus kas yang lebih stabil, perusahaan energi dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan.
Selain itu, langkah ini turut mengurangi beban pembiayaan tambahan yang biasanya harus ditanggung melalui pinjaman perbankan, sehingga efisiensi operasional meningkat. Ke depan, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal terkait subsidi dan kompensasi energi berjalan sesuai rencana.
Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan kepastian pembayaran agar sektor energi tetap andal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini juga memberikan sinyal positif kepada investor bahwa manajemen fiskal negara semakin profesional dan akuntabel.
Prospek dan Langkah Berikutnya
Dengan skema baru ini, Pertamina dan PLN diharapkan mampu mengelola kas lebih optimal sepanjang tahun. Pemerintah akan terus memantau realisasi pembayaran dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan, sehingga subsidi dan kompensasi energi dapat tersalurkan secara tepat waktu dan efisien.
Langkah ini diharapkan memperkuat kinerja kedua perusahaan, menjaga stabilitas harga energi, serta memastikan pelayanan energi nasional tetap lancar. Purbaya menandai perubahan penting dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi energi.
Skema baru ini tidak hanya meningkatkan efisiensi arus kas perusahaan pelat merah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjamin kesinambungan layanan energi bagi masyarakat.
